katakini.com

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tinggi, Dinsos Didorong Hadirkan Psikolog Profesional

Komisi VIII mendorong agar pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota melengkapi kantor-kantor dinas sosial dengan aparatur sipil negara yang berlatar belakang psikolog dan memiliki sertifikasi

Komisi VIII DPR: Tambahan Biaya Haji 2026 Harus Ditanggung Negara

Komisi VIII menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara

Waka Komis VIII DPR Apresiasi Pembatalan Rencana Sekolah Daring

Kami mengapresiasi keputusan ini. Kualitas pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi energi dan mutu pembelajaran adalah keniscayaan

Ibadah Haji 2026 Terancam Batal Imbas Konflik Timur Tengah

Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyepakati tiga skenario haji 2026, termasuk pembatalan keberangkatan.

Target Investasi Meleset, BPKH Diminta Transparan Soal Pengelolaan Dana Haji

Tentu ini menjadi catatan kita. Jangan sampai BPKH meminta tambahan anggaran operasional, tetapi target dalam RKAT tidak tercapai sesuai harapan

DPR Bakal Revisi UU Penanggulangan Bencana, Dorong BNPB Jadi Komando Tunggal

BNPB didorong jadi pengendali utama. Dalam revisi undang-undang tersebut, Komisi VIII DPR RI akan mendorong penguatan kelembagaan BNPB

Komisi VIII-Kemenag Sepakat Percepat Pembentukan Dirjen Pesantren

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan kesiapan Kementerian Agama mempercepat proses pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

Resmi, DPR dan Kemenhaj Tetapkan Biaya Haji 2026 Rp87,4 Juta

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menetapkan rata-rata BPIH tahun 2026 sebesar Rp87.409.365,45 per jemaah

DPR: Umrah Mandiri Wajib Disertai Mekanisme Pengawasan Negara

Komisi VIII sebut skema umrah mandiri tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab dan mekanismen pengawasan negara.

Komisi VIII Komit Kawal Kuota dan Biaya Haji 2026

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang sebut pembagian kuota antarprovinsi harus dilakukan dengan mengedepankan proporsionalitas

Komisi VIII Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Ponpes Al-Khoziny

Jika memang ada pelanggaran hukum, dari Komisi VIII diselesaikan jalur hukum, karena ini menyebabkan meninggalnya para santri

Komisi VIII Setujui RUU Haji Disahkan di Rapat Paripurna DPR Besok

eluruh fraksi di Komisi VIII DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/8/2025) esok hari.

Anggota Komisi VIII DPR: Penting Evaluasi Penyelenggaraan Haji Menyeluruh

Arab Saudi telah menetapkan timeline haji 2026 yang dimulai sedini 8 Februari, dengan pemberangkatan pertama dijadwalkan pada April. 

Temui Komisi VIII di Tenda Mina, Kepala BPH Bahas Ibadah Haji 2026

Komisi VIII pun membuka kemungkinan untuk mengubah pola ini ke depan agar penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh.

Anggota Komisi VIII DPR Minta Jemaah Haji Waspadai Cuaca Ektrem

Pelaksanaan ibadah haji berlangsung dalam kondisi iklim gurun yang sangat panas dan kering.

Komisi VIII Dorong Kemenag Tingkatkan Terus Layanan Haji

Komisi VIII juga meminta agar keberangkatan jamaah dari embarkasi-embarkasi seluruh Indonesia dipastikan berjalan sesuai jadwal.

Haji Ilegal, Anggota Komisi VIII Desak Tindak Tegas Travel Nakal

Rombongan jemaah tersebut membayar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta kepada agen perjalanan bernama KBG untuk diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. 

Komisi VIII Komitmen Benahi Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ketua Komisi VIII Tegaskan Jangan Sampai Ada Jamaah Calon Haji yang Langkahi Hak Orang Lain

Jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji 2025, tapi belum bisa berangkat tahun ini, maka akan menjadi jemaah haji cadangan.

Terkesan Terburu-buru, Komisi VIII Pertanyakan Urgensi Sekolah Rakyat Kemensos

Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dengan merevitalisasi sarana dan prasarana yang telah ada.